Home / Bisnis / Penggunaan Minyak Goreng Curah Tak Dilarang

Penggunaan Minyak Goreng Curah Tak Dilarang

JAKARTA – Adanya larangan penjualan minyak goreng curah oleh Kementrian Perdagangan tidak berlaku bagi penggunaannya.

Menteri Perdagangan Enggar Enggartiasto Lukita mengatakan, penggunaan minyak goreng curah masih diperbolehkan dan tidak dilarang bagi warga.

Dia mengatakan, Kebijakan pelarangan penjualan ini justru bertujuan untuk melindungi masyarakat dan umat islam dari produk pangan agar terjamin kehalalan dan higinietasnya.

Enggar juga menekankan, kepada para pengusaha agar membuat minyak goreng kemasan kemasan sederhana dengan harga tak boleh melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi), yakni Rp 11.000 per liter.

”Konsumen dan umat harus terlindungi. Dan, harus tersedia produk yang dipastikan higienitasnya dan halal,’’jelas Enggar kepada wartawan, (8/10).

Dia memastikan, bagi masyarakat yang tetap ingin menggunakan minyak goreng curah pihaknya mempersilahkan. Namun, bagi para industriawan, pemerintah ingin  agar mereka segera mengisi pasar dengan kemasan sederhana dan mematuhi het 11.000 per liter.

’’Jadi tak ada sama sekali maksud pemerintah untuk mematikan industri rakyat, juga usaha kecil dan menengah yang biasa menggunakan minyak goreng curah. Karenanya, harga minyak goreng kemasan dan ketersediaannya dijamin pemerintah, tak memberatkan, dan tak berbeda jauh dengan minyak goreng curah,’’kata Enggar.

Dia menuturkan, pihaknya tidak akan mengelkuarkan instruksi menarik minyak goreng curah dari pasaran. Akan tetapi. per 1 Januari (2020) harus ada minyak goreng dalam kemasan di setiap warung, juga sampai di pelosok-pelosok Desa.

Enggar menambahkan, penggunaan minyak goreng kemasan sebetulnya lebih terjamin. Sebab, selain higienis, minyak goreng kemasan memiliki kandungan gizi.

Minyak goreng curah merupakan produksi turunan dari CPO dan telah melewati proses Refining, Bleaching dan Deodorizing (RBD) di pabri. Selama ini pendistribusian minyak goreng tersebut, dilakukan dengan menggunakan mobil tangki yang kemudian dituangkan di drum-drum di pasar.

’’Proses distribusi minyak goreng curah biasanya menggunakan wadah terbuka. Akibatnya bisa rentan kontaminasi air serta binatang,’’cetus dia.

Sedang penjualannya, ke konsumen kerap menggunakan plastik pembungkus tanpa merk.  Di sisi lain, produksinya rentan dioplos dengan minyak jelantah.

’’Sementara, tak banyak konsumen yang bisa membedakan   minyak goreng curah dari pabrikan, dengan minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai) yang dimurnikan warnanya,’’kata dia.

“jadi ini karena ada resiko-resiko itu, maka kami mendorong agar produsen wajib melakukan pengemasan minyak goreng. Agar masyarakat mendapatkan produk minyak goreng yang higienis serta bebas dari adanya kemungkinan oplosan,” ujar dia..

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tahuid Saadi di kesempatan berbeda menyatakan, pihaknya sangat memahami langkah pemerintah menyetop peredaran minyak curah di pasaran. Hal ini bertujuan  melindungi kesehatan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat kerap menggunakan minyak curah beberapa kali pengunaan. Unsur halal pun diamininya, kerap tak terjelaskan dari minyak goreng curah yang tanpa ada kemasannya.

Zainut mengatakan, langkah tersebut harus disertai kebijakan pemberian insentif kepada pedagang kecil seperti IKM dan UKM berupa subsidi harga.

Minyak goreng kemasan bisa dijangkau masyarakat kecil sekalipun.  Majelis khawatir, jika minyak kemasan mahal, kebijakan tersebut akan berdampak pada pedagang kecil.

“Bisa dipastikan pedagang kecil akan gulung tikar, Jadi harganya harus lah terjangkau,” tandas Zainut. (fin/yan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *