Home / berita utama / Kenaikan BPJS Kecil Dibanding Pulsa
KELUHKAN LAYANAN : Warga menunjukan kartu BPJS kesehatan seusai menunggu sekitar 8 jam di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Sejak diberlakukan program BPJS Kesehatan, warga rela antri untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran, meski pelayanan yang dirasakan warga masih lamban. Fajri Achmad NF. / Bandung Ekspres

Kenaikan BPJS Kecil Dibanding Pulsa

JAKARTA – Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai tidak seberapa dibandingkan pengeluaran membeli rokok dan pulsa telepon.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak besar. Terlebih jika dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat untuk membeli pulsa telepon atau rokok, bagi yang merokok.

“Jadi tidak besar sebenarnya, apalagi (bagi) yang merokok. Itu hanya satu bungkus, orang merokok satu bungkus sehari, ini untuk satu bulan. Jadi tidak besar dibandingkan pengeluaran yang lain,” kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (5/9).

Kata JK, jika satu bungkus rokok bisa dinikmati dalam satu hari, maka manfaat membayar premi BPJS Kesehatan bisa dirasakan untuk jangka panjang. Selain itu, JK juga mengatakan nilai kenaikan BPJS Kesehatan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pulsa telepon.

“Orang yang mampu, yang mungkin punya 3 handphone atau mungkin empat malah, rata-rata pulsa itu saya kira Rp20-30 ribu paling minimal. Jadi kenaikan itu hanya setengah dari pengeluaran handphone sebulan satu orang,” tambahnya.

Dijelaskannya, bahwa sebagian besar iuran BPJS Kesehatan, khususnya dari peserta penerima bantuan iuran (PBI), dibayarkan oleh Pemerintah. Jadi kenaikan tersebut dinilai tidak terlalu berat. Selain itu, tujuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga untuk mengatasi defisit anggaran yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp32,8 triliun.

“Jadi kalau iuran naik itu, daripada defisit, jadi dinaikkan saja tarifnya. Tapi yang bayar Pemerintah sebagian besarnya, saya kira Rp120 juta dibayarkan oleh Pemerintah iurannya itu,” jelasnya.

JK mengatakan selama ini BPJS Kesehatan terlalu murah dalam menetapkan nilai premi. Sementara jenis penyakit yang ditanggung cukup besar cakupannya. Apalagi, BPJS Kesehatan merupakan jenis asuransi kesehatan yang anggotanya termasuk terbesar di dunia.

“Itu iuran BPJS terlalu murah dibanding manfaatnya, Rp23 ribu tapi mau operasi jantung, sakit apa pun ditanggung BPJS. BPJS itu asuransi yang salah satu terbesar operasinya di dunia ini, dia punya anggota lebih dari 200 juta orang,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan masyarakat tak perlu khawatir dengan kenaikan BPJS Kesehatan. Terlebih bagi rakyat miskin. Sebab, peserta penerima bantuan iuran (PBI) tetap akan ditanggung negara.

“Untuk PBI, rakyat yang ditanggung oleh negara itu tetap kita tanggung. Jadi ada 96,8 juta dan yang lain-lain jadi hampir 120 juta orang rakyat miskin itu masih ditanggung oleh negara,” kata Puan.

Puan menerangkan kenaikan iuran yang berdampak pada masyarakat adalah peserta mandiri, yaitu dari segmen Pekerja Penerima Upah pemerintah dan swasta, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan peserta Bukan Pekerja.

“Yang dinaikkan iuran itu yang nantinya harus bayar adalah peserta mandiri jadi dan mereka pun bisa memilih ikut kelas I, kelas II, dan kelas III,” kata Puan.

Puan juga mengatakan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden.

“Kita tunggu Perpresnya kalau Perpresnya sudah ditandatangani, semua harus kita lakukan,” katanya.

Puan menyebutkan iuran BPJS Kesehatan memang sudah seharusnya disesuaikan. Sebeb sudah lima tahun tidak ada perubahan. Ditambah lagi amanat dari undang-undang yang memungkinkan adanya penyesuaian ulang iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya dilakukan setiap dua tahun sekali.

Dia juga mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah melalui berbagai macam kajian yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Tentu saja penyesuaian ini tidak dilakukan serta merta begitu saja. Ada komitmen-komitmen tertentu yang sudah dibicarakan dengan DPR untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya.(gw/fin)

Check Also

Layanan BPJS Kembali Normal

NGAMPRAH– Dinas Kese­hatan Kabupaten Bandung Barat memastikan jika pe­layanan BPJS Kesehatan di RSUD Cikalongwetan, Ka­bupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *