Home / Pendidikan / Kemendikbud Pasif
GUSTI AMBRI/JP PHOTO TEATRIKAL HARDIKNAS: Ratusan guru di Balikpapan bergabung memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan melakukan berbagai tarian (2/5). Sementara itu di Bandung, sejumlah komunitas turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan SMA.

Kemendikbud Pasif

GUSTI AMBRI/JP PHOTO TEATRIKAL HARDIKNAS: Ratusan guru di Balikpapan bergabung memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan melakukan berbagai tarian (2/5). Sementara itu di Bandung, sejumlah komunitas turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan SMA.
GUSTI AMBRI/JP PHOTO
TEATRIKAL HARDIKNAS: Ratusan guru di Balikpapan bergabung memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan melakukan berbagai tarian (2/5). Sementara itu di Bandung, sejumlah komunitas turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan SMA.
Tak Punya Data Soal Akses Sekolah Rusak

darikita.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih bersikap pasif atas kondisi memprihatinkan murid-murid yang rela meregang nyawa untuk sekolah. Buktinya, hingga kini Kemendikbud belum proaktif melakukan pendataan sekolah-sekolah mana yang memiliki akses buruk. Instansi yang dipimpin Anies Baswedan itu lebih memilih menunggu.
Seperti diketahui, Kemendikbud memang telah membuka website pengaduan untuk masalah akses maut siswa menuju sekolah. Pembukaan ini mulai dibuka awal bulan lalu, bermula dari kasus jembatan putus di Kabupaten Lebak, Banten. Namun, laman sahabat.kemdikbud.go.id belum dihuni satupun aduan dari pihak sekolah seperti yang diharapkan oleh Kemendikbud.
Mengetahui hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pun hanya kembali memberikan imbauan. Ia meminta pihak sekolah untuk bisa proaktif jika memang menhadapi masalah akses. Selain pada pihak sekolah, Anies juga mendorong masyarakat juga turut serta. Mereka diminta bergerak mengadukan karena pihaknya tidak mumpuni untuk mengawasi satu per satu.
’’Perlu ditekankan kembali. Pendidikan adalah sebuah gerakan. Jadi kalau ada masalah jangan diam. Laporkan,’’ ungkapnya saat ditemui usai upacara perayaan hari pendidikan nasional di Jakarta, kemarin (2/5).
Dengan laporan itu, lanjut dia, pihaknya bisa menindaklanjuti dengan memverifikasi. Selanjutnya, Kemendikbud akan memfasilitasi untuk pendekatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi leader pembangunan infrastruktur di Indonesia. ’’Kami tidak bisa bangun jembatan. Tapi saya bisa katakan pada PU,’’ katanya.
Sementara, Pengamat Pendidikan Muhammad Abduhzen mengatakan, daerah memang harusnya lebih proaktif untuk mengidentifikasi sekolah mana yang punya akses buruk. Tetapi, bukan berarti Kemendikbud boleh bersikap pasif. Anies Baswedan dan jajarannya perlu untuk punya data sekolah mana saja yang bermasalah.
’’Pendataan yang akurat dan tepat itu butuh turun ke lapangan,’’ ujarnya semalam (2/5). Setelah punya data, lantas diprioritaskan mana yang mendesak untuk diselesaikan. Dari data itu juga, kementerian bisa lebih mantap untuk mendesak dinas pendidikan setempat agar aktif melaporkan dan melakukan perbaikan.
Kalau hanya menunggu laporan, dia yakin bakal sangat lama. Alasannya, disdik meskipun tahu akan berusaha untuk menutupi karena itu aib. Tidak mau terkuak dan menjadi jelek, dinas memilih untuk berusaha menutupi dengan tak melapor. Kalau sudah diketahui media secara luas, harusnya tekanan bisa dilakukan oleh kementerian.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kementerian tidak diharamkan untuk membantu urusan akses menuju sekolah. Apalagi, Presiden Jokowi punya cita-cita memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan bermutu. Dia juga mengingatkan, akses yang sulit bisa membuat minat anak untuk sekolah turun. ’’Sekolahnya terlalu jauh, atau karena dekat tapi aksesnya susah. Itu menjadi tanggung jawab Kemendikbud juga,’’ urainya.
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menuturkan, masalah akses, sarana dan prasarana ini sudah pernah dibahasnya dengan pihak Kemendikbud. Pihaknya pun telah meminta Anies beserta jajarannya untuk menginventarisir sekolah mana saja yang bermasalah pada akses maupun sarana prasarananya. Namun, hal itu belum juga dipenuhi hingga sekarang.
’’Kami minta diinventaris, kebutuhan sekolah dengan jumlah pertambahan penduduk saat ini. Lalu, kemungkinan penambahan kelasnya berapa kalau demikian. Kemudian, mana yang rusak berat dan akses buruk. Tapi belum ada juga,’’ keluhnya.
Ferdiansyah mengatakan, pihaknya akan kembali mengingatkan Mendikbud akan hal itu saat kedua belah pihak kembali bertemu. Sebab, menurutnya hal itu harus segera dilakukan jika pemerintah memang berniat melakukan pembenahan mutu pendidikan sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara itu di Bandung, sejumlah komunitas pengajar melakukan aksi turun ke jalan. Mereka menuntut realisasi janji politik mengenai hak upah layak dan pendidikan gratis, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, kemarin (2/5).
Aksi ini dimulai pada pukul 10.30 dengan berkumpulnya perwakilan dari beberapa kelompok. Yaitu, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Forum Orangtua Siswa (Fortusis).
Mereka beraksi dengan orasi dan membawa tulisan bernada menyindir yang ditujukan terhadap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Mendikbud Anies Baswedan.
Ketua FAGI Kota Bandung Iwan Hermawan menjelaskan, tingkat ketercapaian lulusan SMA di Jawa Barat masuk kategori terendah. Sebab, beban biaya masyarakat sangat tinggi untuk SMA /SMK. Oleh karena itu, mereka menuntut janji gubernur Jabar untuk menggratiskan sekolah. ’’Kalau digratiskan, ini akan menambah partisipasi masuk ke SMA/SMK,’’ jelas dia berkoar-koar.
Orasi yang disampaikan, intinya menyuarakan mengenai realisasi biaya pendidikan yang seharusnya digratiskan. Kemudian mengenai upah layak bagi para guru honorer yang masih di bawah standar. Ada pula beberapa poin lain. Seperti, pendidikan hanya dijadikan alat untuk janji politik, pungutan liar, tingkat kesejahteraan tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan.
Menurut dia, berdasarkan poin-poin di atas, maka pemerintah tidak layak melaksanakan Ujian Nasional (Unas). Mereka juga menyoroti kebocoran jawaban Unas di 11 tahun penyelenggaraannya. ’’Ini karena faktor guru yang kualitasnya rendah. Sekitar 100 ribu kelas runtuh secara nasional. Karena banyak ruang kelas yang runtuh maka askes informasi belum masuk, maka dari itu pemerintah tidak layak melaksanakan Unas,’’ kata dia.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, mengenai adanya janji politik yang belum direalisasikan oleh para petinggi negara. Dia menekankan, para pemerintah agar lebih peduli terhadap kepentingan pendidikan yang ada di Jabar.
’’Gubernur harus menggratiskan sekolah biar angka partisipasi masuk SMA tinggi, karena selama ini rendah,’’ ungkap dia. (mia/dim/fie/tam)

Check Also

Satpol PP Segel Puluhan Reklame

BANDUNG– Sepanjang 2019, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung berhasil menyegel 24 reklame …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *